Arrmanatha Nasir Dilantik Jadi Menlu, Siap Lanjutkan Diplomasi RI

El John News, Jakarta – Arrmanatha Christiawan Nasir resmi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026. Ia menggantikan Sugiono yang kini mendapat amanah baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK.

Pelantikan Arrmanatha merupakan bagian dari perubahan susunan Kabinet Merah Putih. Pengangkatannya ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 105/P Tahun 2026 yang ditetapkan Presiden Prabowo pada 30 September 2026.

Arrmanatha bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Diplomat karier yang akrab disapa Tata tersebut sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri sejak Oktober 2024. Ia juga pernah menjalankan sejumlah penugasan diplomatik, termasuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri, Duta Besar RI untuk Prancis, serta Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya.

Usai pelantikan, Tata menyampaikan bahwa tugas pertamanya sebagai Menlu adalah memastikan keberlanjutan agenda diplomasi yang telah dijalankan oleh Sugiono selama memimpin Kementerian Luar Negeri.

Menurutnya, pergantian kepemimpinan tidak serta-merta mengubah arah kebijakan luar negeri Indonesia. Berbagai agenda yang telah berjalan akan diteruskan dengan tetap menyesuaikannya dengan kepentingan nasional dan prioritas pemerintahan saat ini.

“Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan oleh Bapak Sugiono yang sekarang jadi Menko PMK,” kata Tata di Istana Negara, Kamis.

Tata menegaskan, kepentingan nasional akan menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri. Agenda tersebut sejalan dengan Asta Cita yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.

Selain menjalankan kepentingan nasional, Kementerian Luar Negeri juga akan terus berperan dalam upaya Indonesia menjaga stabilitas kawasan. Peran tersebut mencakup keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dan upaya mendorong perdamaian di tingkat global.

“Tentunya kita akan terus memprioritaskan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional, yang sekarang menjadi Asta Cita. Kita juga harus terus berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian di tingkat kawasan dan juga di tingkat global,” lanjut Tata.

Salah satu agenda diplomasi yang juga akan menjadi perhatian pemerintahan Indonesia adalah pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2029-2030.

Tata menyampaikan, agenda tersebut sebelumnya telah disampaikan Sugiono dalam High Level Week Sidang Majelis Umum PBB. Indonesia kembali mencalonkan diri untuk memperoleh posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode tersebut.

Pencalonan itu menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat keterlibatan dalam forum multilateral dan memberikan kontribusi terhadap berbagai isu internasional. Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam forum tersebut juga menjadi salah satu ruang untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas dan perdamaian dunia.

Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Tata kini memimpin Kementerian Luar Negeri untuk melanjutkan berbagai agenda politik luar negeri Indonesia. Ia sebelumnya juga telah menjalankan sejumlah tugas yang berkaitan dengan diplomasi multilateral dan hubungan bilateral.

Pergantian kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri ini sekaligus menempatkan diplomat karier tersebut pada posisi strategis dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika kawasan dan global.